Rabu, 03 September 2014

K0rupsi padi pus0 di Aceh, Bupati Pidie diminta jemput paksa

Reporter : Afif | Kamis, 4 September 2014 09:48 Berita Terkait

Merdeka.com - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak Polres Pidie selaku penyidik yang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi padi Puso melibatkan Bupati Pidie sekarang, Sardjani Abdullah bila tidak kooperatif diminta untuk menjemput paksa untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Pasalnya Polres Pidie telah menyurati Bupati Pidie untuk dimintai keterangannya. Namun, hingga kini dirinya belum menghadap penyidik Polres Pidie. Padahal surat izin telah dikeluarkan oleh Gubernur Aceh guna memanggil dan memeriksa Bupati Pidie sebagai saksi. Surat tersebut sudah layak dijadikan rujukan pihak kepolisian untuk segera mengeluarkan surat pemanggilan terhadap Bupati Pidie kembali.

"Apabila Bupati tidak hadir, sudah dipastikan bahwa Bupati Pidie tidak komit dengan upaya pemberantasan korupsi dan persamaan di depan hukum (equality before the law) dan kami meminta polisi untuk menjemput paksa," kata Koordinator GeRAK Aceh, Askalani, Kamis (4/9) di Banda Aceh.

Menurut Askalani, selama ini tidak dapat dipungkiri dari beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh aparat hukum. Izin pemeriksaan para pejabat yang disangka mengetahui dan memiliki konflik kepentingan terhadap kasus selalu menjadi faktor penghambat bagi para penyidik dalam melakukan upaya percepatan penyelesaian kasus korupsi yang ditangani, hal ini juga sama sebagaimana kasus yang sedang ditangani oleh pihak Polres Pidie.

"Terkait pasal 55 dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang menyatakan bahwa untuk memeriksa kepala daerah harus memerlukan surat tertulis dari Presiden, pihak kepolisian tidak harus terpaku pada undang-undang tersebut. Karena surat izin dari Gubernur sudah bisa dan layak untuk memeriksa Bupati Pidie, karena Gubernur merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yaitu Presiden," jelasnya.

Kasus ini, katanya, harus mendapatkan pengawalan ketat dari semua pihak. Karena kasus ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak terutama kaum petani, jadi tidak ada alasan apapun untuk memperlambat pengusutan kasus ini termasuk memanggil para pihak yang disangka memiliki hubungan dan mengetahui tentang kasus.

"Kalau kasus ini tidak dituntaskan akan menjadi preseden buruk bagi birokrasi Pemeirntah Aceh, terlebih kasus korupsi di Aceh saat ini sudah sangat kronis dan endemis dimana semua lembaga dan instansi pemerintah sangat mudah dirasuki praktek kotor atas nama korupsi," tutupnya.

[hhw]


http://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-padi-puso-di-aceh-bupati-pidie-diminta-jemput-paksa.html
jika diwebsite ini anda menemukan artikel dengan informasi dan konten yang salah, tidak akurat, bersifat menyesatkan, bersifat memfitnah, bersifat asusila, mengandung pornografi, bersifat diskriminasi atau rasis mohon untuk berkenan menghubungi kami di sini agar segera kami hapus.
◄ Newer Post Older Post ►
 

© KAWUNGANTEN.COM Powered by Blogger